Tingkatkan Skala Usaha, Kementan Dorong BUMN Bermitra Dengan Peternak

Tanggal Posting : 22 September 2018 | Publikasi : (admin) | Hits : 108

Malang-Jawa Timur, Produksi susu dalam negeri saat ini masih jauh dari mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan nasional, sehingga perlu untuk terus dikembangkan. Peningkatan skala usaha kepemilikan ternak bagi peternak merupakan salah satu solusi untuk mendongkrak peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan oleh Fini Mufiani Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementan saat menyaksikan penandatanganan MoU antara PT. Jasindo selaku BUMN dengan Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung (22/09). Fini menyebutkan, produksi susu segar nasional tahun 2017 masih rendah, yaitu 922,9 ribu Ton dan sampai saat ini 79,2% kebutuhan susu masih diimpor dari luar negeri. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan perkembangan populasi dan produktivitas sapi perah masih belum sesuai harapan. Disisi lain, kepemilikan sapi perah atau rata-rata 2-3 ekor per peternak. "Untuk meningkatkan skala usaha peternak sapi perah, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong semua pihak, baik swasta maupun BUMN bermitra dengan peternak," ungkap Fini Murfiani. Menurutnya, berdasarkan data BPS (2017), rumah tangga peternakan sapi perah nasional saat ini sebanyak 142 ribu, yang sebagian besar merupakan peternak kecil dengan kepemilikan sapi perah dibawah 4 ekor. "Kita ambil sisi positifnya untuk dijadikan peluang karena dengan meningkatkan skala kepemilikan sapi di rumah tangga peternakan tersebut, maka akan dimungkinkan terjadinya peningkatan populasi sapi perah di dalam negeri," ungkap Fini. Apalagi menurutnya, pemula beternak sapi perah tidak mudah dibandingkan dengan beternak komoditas lainnya. Lebih lanjut Ia katakan bahwa untuk pengembangan sapi perah, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya: bantuan ternak, program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), subsidi bunga KUPS dan KUR, bantuan premi asuransi, dan fasilitasi pengembangan investasi dan kemitraan. Namun dengan keterbatasan APBN saat ini tidak memungkinkan penambahan sapi difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang murah melalui non APBN. Fini memberikan contoh seperti yang dilakukan oleh PT. Jasindo saat ini. Selaku BUMN, PT. Jasindo telah mau meningkatkan pemanfaatan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) bekerjasama dengan KAN Jabung. "Ini merupakan salah satu bentuk program kemitraan BUMN dalam pengembangan usaha peternakan dengan fasilitasi pembiayaan non APBN dan optimalisasi asuransi ternak," kata Fini Murfiani. Menurut Fini, Program Kemitraan (PK) dari BUMN ini merupakan salah satu sumber pembiayaan yang murah, yaitu dengan bunga 3% dan lama pengembalian 3 tahun. "Skema ini sangat sesuai untuk kriteria usaha sapi, baik sapi perah maupun sapi potong," ungkapnya. Ia katakan bahwa skema dengan bunga yang sama telah lama diusulkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun baru disetujui KUR dengan bunga 7%. "Kami selaku pemerintah memberikan apresiasi kepada PT. Jasindo yang telah percaya kepada usaha peternakan dan meluncurkan Program Kemitraan BUMN kepada 50 orang peternak anggota KAN Jabung dengan total pembiayaan Rp. 1 Miliar," kata Fini Murfiani. "Pembiayaan ini akan digunakan untuk pembelian 50 ekor sapi perah oleh KAN Jabung," tambahnya. Fini berharap ini merupakan langkah awal PT. Jasindo bermitra dengan peternak dan Ia harapkan kedepan lebih banyak BUMN-BUMN lainnya yang bermitra, sehingga peternak kecil akan terbantu dan percepatan peningkatan produksi susu sapi di dalam negeri lebih cepat terealisasikan", tandasnya. "Mari BUMN-BUMN yang lain untuk ikut bersama-sama bersinergi merapatkan PKBL nya untuk usaha peternakan khususnya peternak sapi, begitu juga swasta dengan memanfaatkan program Corporate Social Responsibilitynya (CSR)," kata Fini Murfiani. Ia juga memberikan apresiasi kepada KAN Jabung yang telah mengambil peran luar biasa dalam pemberdayaan peternak, dimana selain menjadi offtaker dan avalis juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan. "Kami berharap, lebih banyak lagi koperasi-koperasi bahkan swasta baik IPS maupun Farm ikut berperan sebagai pendamping, avalis dan off taker bagi peternak kecil, sehingga kita bersama-sama berkembang dan mewujudkan percepatan peningkatan produksi susu nasional" lanjut Fini Murfiani. Lebih lanjut Ia sebutkan bahwa selain PT. Jasindo, di Jawa Timur juga telah ada program kemitraan dengan peternak sapi perah yang sudah dilaksanakan oleh Sucofindo dan PT. Pelindo III dengan Koperasi Setia Kawan di Kabupaten Pasuruan sebesar 15,2 Milyar rupiah untuk 24 kelompok yang beranggotakan 554 orang dengan jumlah sapi yang dimiliki sebanyak 1.080 ekor. Sucofindo juga telah memfasilitasi program Bina Lingkungan dengan mendukung pengembangan kampung susu sebagai agrowisata dan edukasi di Koperasi Setia Kawan Pasuruan. Fini Murfiani meyakinkan, apabila PKBL ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan lebih banyak lagi PKBL bagi peternak. Menurut Fini, Bina Lingkungan (BL) untuk sapi perah dapat berupa sarana pengolahan biogas, pupuk, alat angkut susu berpendingin, alat pengolahan pakan, dan lain-lain. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi meningkatkan nilai tambah dan daya saing peternakan yang dapat dilakukan dengan cara: a. Pemberdayaan dan pengembangan kemitraan usaha yang mewujudkan percepatan peningkatan produksi dan produktifitas, serta mensejahterakan. b. Peningkatan kepercayaan pada kemampuan ntuk meninghasilkan laba sektor usaha peternakan. c. Optimalisasi asuransi ternak sapi khususnya untuk sapi perah dan peningkatan pemanfaatan asuransi ternak mandiri. d. Replikasi pola kemitraan dengan memanfaatkan PKBL kepada pelaku usaha peternakan lain. "Kemitraan ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa kerja sama dari semua pihak, termasuk Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten, terutama dalam pengawalan," pungkasnya. Contact Person: Ir. Fini Murfiani, MSi (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian)